Pertanyaan:

Dalam pengadaan barang jasa di BLU yang bersumber dari dana hibah, apakah di mungkinkan melalui penunjukan langsung/tanpa melalui proses tender di LPSE? terima kasih

11.08.2020 • risto surbakti

Jawaban:

Selamat Pagi Pak Risto Surbakti

terima kasih atas pertanyaannya

Sesuai PMK 217/2015, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas diakui sebagai pendapatan BLU. Pendapatan dimaksud adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau bagian lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.

Sesuai PMK 220/2016 pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai dengan berita acara serah terima hibah, atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3 B / SP2B-BLU. Hibah yang telah disahkan jika akan dibelanjakan maka perlu dilakukan revisi DIPA.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa hibah dapat bersifat terikat dan tidak terikat. Hibah tidak terikat memungkinkan BLU untuk menggunakan hibah tersebut sesuai kebutuhan. Sedangkan, dalam hibah terikat BLU tidak dapat secara leluasa untuk menggunakan hibah tersebut karena terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah, baik terkait peruntukan dan/atau persyaratan-persyaratan lainnya dari pemberi hibah (tidak menutup kemungkinan juga terkait mekanisme pengadaannya). Oleh karena itu, penting bagi BLU untuk melihat kembali sifat/jenis hibah yang diterimanya sebelum menggunakannya.

Sesuai PP23/2005 jo. Pp74/2012 Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pengadaan barang dan jasa pada BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai PMK 08/2006 Pengadaan barang dan jasa dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Dengan demikian penunjukan langsung/tanpa proses tender dapat dilakukan sepanjang Pemimpin BLU telah menetapkan pengaturan brang/jasa yang telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

Terjawab 12.08.2020