Pertanyaan:

assalammualaikum,.. pertanyaan yang ingin kami sampaikan adalah terkait Optimalisasi pemanfaatan bmn dalam bentuk sewa,..sebagai satker BLU,nilai manakah yang dapat digunakan untuk dijadikan tarif sewa apabila tidak terakomodir dalam tarif layanan BLU,..apakah bisa menggunakan nilai pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan,.atau apakah harus mengajukan penilaian berikut persetujuan pemanfaatan kepada pengelola barang,.atas perhatian dan jawaban kami harapkan diucapkan terima kasih

02.08.2017 • moch ridwan kurniawan

Jawaban:

Yth. Moch Ridwan Kurniawan

Tarif layanan pada Badan Layanan Umum harus tercantum pada peraturan menteri keuangan mengenai tarif layanan pada suatu Badan Layanan Umum. Baik tarif layanan yang tertera pada PMK tersebut maupun KSO dan pendelegasian tarif pada pimpinan BLU.

Jika tarif suatu layanan tidak terdapat pada PMK Tarif dan tidak didelegasikan pada pimpinan BLU, maka BLU tidak dapat melakukan pengenaan tarif kepada konsumen sebelum dilakukan revisi PMK tarif.

Sekian jawaban dari kami.

Terima kasih.

Terjawab 11.08.2017