Pertanyaan:

Mohon Pencerahan Bapak/Ibu: Sebagaimana pada pasal 7 disebutkan bahwa; 1) “Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek oleh ; c. Pemimpin BLU atas persetujuan Menteri/ Pempinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga bagi BLU yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah murni) dan hibah terkait. 2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/ Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada kementerian / lembaga yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman jangka pendek”. - Untuk menjembatani Pasal 7 ayat 1.c dan ayat 2 untuk Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Lembaga Kepolisian, Siapa Kah Pejabat yang dimaksud pada Pasal 7 ayat 1.c dan ayat 2 diatas?

15.11.2019 • supriadi

Jawaban:

Yth. Bpk. Supriadi

Dapat kami sampaikan bahwa Pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri untuk persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek untuk Badan Layanan Umum yang tidak memiliki Dewas ialah Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokes) Polri.

Terima Kasih

Terjawab 20.11.2019