Pertanyaan:

Izin bertanya, apakah benar klasifikasi PNBP berdasarkan sifat, yaitu PNBP umum dan PNBP fungsional sudah tidak ada lagi, sejak di undangkannya UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Jika melihat Ayat (2) Pasal 66 UU PNBP, ada ketentuan yang berbunyi "Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan". Menurut hemat saya ketentuan ayat (2) Pasal 66 UU PNBP tersebut menyiratkan masih adanya PNBP yang bersifat fungsional yaitu yang dapat digunakan secara langsung dan biasanya ada di unit BLU dan Pengguna PNBP (belum BLU). Sedangkan PNBP dalam klasifikasi PNBP Umum adalah PNBP yang ada disetiap satker kementerian, berupa antaralain PNBP sewa rumah dinas, PNBP Pengembalian Belanja Lewat Tahun Anggaran, dan lainnya yang tidak dapat digunakan secara langsung oleh satker tersebut melainkan harus disetor sepenuhnya ke rekening kas negara. Sehingga menurut hemat saya, istilah PNBP Umum dan PNBP Fungsional masih ada. Mohon pencerahan.

20.04.2020 • joko

Jawaban:

Yth Bapak Joko

Sesuai dengan pasal 66 huruf (3) UU 9 Tahun 2018 tentang PNBP bahwa ketentuan mengenai pengelolaan PNBP oleh BLU diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana saat ini diatur dengan PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang pada pasal 14 dijelaskan mengenai pendapatan BLU itu dari mana saja. Sesuai pasal 14 PP tersebut disebutkan bahwa pendapatan BLU bersumber dari: penerimaan anggaran APBN, pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (4) juga telah dijelaskan bahwa pendapatan BLU termasuk dari yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU. Semua pendapatan BLU tersebut merupakan PNBP dan (kecuali hibah terikat) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.

Terima kasih

Terjawab 21.04.2020