Pertanyaan:

selamat siang, ada dua hal yang ingin sy tanyakan yg pertama terkait Aset tetap: jika ada aset tetap dengan nilai nol tapi masih dipergunakan (aset zombie) pada satker, bagaimana perlakuan akuntansi yang benar? apakah harus dikapitalisasi atau dihapuskan? atau boleh dibiarkan? yang kedua terkait perjalanan dinas: apakah orang luar (selain pegawai) dapat diberikan uang transportasi menggunakan SPPD? apakah ada syarat atau ketentuan tertentu terkait administrasi nya?

09.07.2020 • karindra

Jawaban:

Selamat siang Sdri. Karindra,

Terima kasih atas pertanyaannya.

Terkait pertanyaan saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Perolehan Asset tetap pada dasarnya dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Asset tetap dicatat dalam Neraca. Penggunaan asset tetap dapat dihentikan apabila asset tersebut sudah tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan, seperti tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, rusak berat, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa ekonominya telah berakhir. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 79, asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah/dihentikan dari penggunaan aktif, maka sudah tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai asset tetap dan dapat dieliminasi dari Neraca ketika dokumen sumber untuk mengeluarkannya telah diperoleh. Adapun dalam kasus Saudari, asset tetap telah bernilai nol tetapi masih dipergunakan dalam operasional satker, maka asset tersebut masih memenuhi kriteria untuk dapat dikelompokkan sebagai asset tetap dan tetap tercatat dalam Neraca satker dengan nilai perolehan = nilai akumulasi penyusutan. Asset dapat dihapuskan atau dieliminasi dari Neraca ketika dokumen sumber pelepasan asset telah diperoleh.
  2. Merujuk pada PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, KPA dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas, dengan tetap memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja K/L (memberikan output yang sesuai), efisiensi, dan akuntabilitas. Penggolongan pihak lain dalam tingkat perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (tingkat A, B, dan C) ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Demikian, semoga dapat menjawab pertanyaan Saudari.

Terjawab 16.07.2020